E-Budgeting
Seberapa
pentingkah sebenarnya keterbukaan data yang ada di pemerintahan untuk dapat
dipublikasikan kepada publik, untuk dijadikan acuan atau parameter transparansi
kinerja sebuah instansi? Keterbukaan tersebut ternyata sangatlah penting, karena
dengan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada publik, misalnya,
dapat menjaga akuntabilitas badan negara tersebut.
Sebagai
contoh dalam penerapannya, Kerajaan Inggris merupakan salah satu negara yang
memberikan kebebasan bagi warganya untuk dapat mengakses data di institusi
pemerintahan sesuai dengan kebutuhan di situs-situs resmi pemerintahan yang
sudah terintegrasi melalui komputer maupun ponsel pintar. "Jika sistem
pemerintahan sudah terbuka seperti ini, semua pejabat harus berpikir dua kali
sebelum melakukan sesuatu karena publik dapat memonitor mereka,"
Pemerintah
Provinsi DKI sendiri mengandalkan sistem electronic budgeting (e-budgeting)
untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan alokasi mata Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meyakini
dengan adanya sistem e-budgeting, SKPD tidak bisa menggunakan anggaran
seenaknya. Hasil survei yang dilakukan LSI menunjukkan, 78,30 persen publik
mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan daerah.
Hanya 15,40 persen publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting
tersebut.
Ahok
optimis, lewat sistem tersebut akan bisa memutus kebiasaan buruk para Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam
melakukan mark up anggaran. Ia menambahkan, upaya penggelembungan anggaran di
DKI sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya, bukan pada saat kepemimpinan
di bawah Gubernur DKI Joko Widodo. Selain kepercayaan terhadap komitmen Ahok dalam
pemerintahan bersih, publik juga percaya dengan argumen dan konsep Ahok tentang
e-budgeting. Khususnya dalam meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran
anggaran pemerintah daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar